Muna – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) pada Kamis, 11 September 2025 sekitar pukul 09.30 WITA di Aula Kejari Muna. Kegiatan ini dipimpin oleh Hamrullah, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejari Muna, mewakili Kepala Kejari Muna Robin Abdi Ketaren, S.H., M.Hum.

Rakor ini dihadiri oleh unsur TNI, Polri, BIN, Kesbangpol, Kementerian Agama, FKUB, serta perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh agama dari Muna, Muna Barat, dan Buton Utara. Agenda utama adalah memperkuat sinergi pengawasan terhadap aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan yang berpotensi menimbulkan keresahan, memicu konflik horizontal, hingga mengancam kerukunan umat beragama.

Dalam diskusi, sejumlah isu krusial mengemuka. Di antaranya aktivitas terselubung kelompok eks-HTI yang masih menyebarkan propaganda khilafah melalui media sosial, buletin masjid, hingga perekrutan di kalangan remaja. Selain itu, teridentifikasi juga adanya perbedaan praktik keagamaan yang berpotensi memicu gesekan di masyarakat, seperti larangan tradisi yasinan dan tahlilan oleh kelompok tertentu.

Perwakilan BIN, Kesbangpol, hingga Kementerian Agama kompak menekankan pentingnya pemetaan ancaman secara terukur, penyusunan SOP penanganan konflik, serta penguatan moderasi beragama. FKUB juga menegaskan komitmennya menjaga kerukunan lintas agama dan memberi kontribusi nyata dalam penyelesaian potensi intoleransi di wilayah hukum Muna.

Dalam kesimpulannya, Hamrullah menyoroti bahwa efektivitas Tim PAKEM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pelaporan data yang lebih terstruktur serta tindak lanjut konkret setelah rapat. Ia juga menegaskan perlunya mengubah pola koordinasi dari sekadar seremonial menjadi langkah nyata berbasis data dan hasil.

Rapat berakhir pada pukul 12.40 WITA dalam keadaan aman, lancar, dan tertib. Dengan adanya koordinasi lintas instansi ini, Kejari Muna berharap potensi ancaman dari aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dapat dicegah lebih dini, demi terjaganya stabilitas dan kerukunan masyarakat di wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Utara.